Fraksi PKS Dorong Pembenahan DTSEN: Agar Kebijakan Subsidi dan Pengamanan sosial, Berkeadilan
- Administrator
- Sabtu, 15 Agustus 2026 14:13
- 9 Lihat
- Politik
Globalpost.co.id (Jakarta) - Menanggapi rencana pemerintah yang membatasi pembelian BBM Subsidi Pertalite, bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10, Angota Komisi XII DPR RI, Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir menyatakan dukungannya. Ia menyebut, langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi bagian dalam upaya membenahi tata kelola energi.
Namun, ia mendorong pemerintah untuk lebih dahulu memperbaiki, memutakhirkan, dan meningkatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“DTSEN-nya dulu, validasinya terus diperbaiki, dimutakhirkan, ditingkatkan. Agar next kebijakan apa pun terkait pengaturan subsidi, program program pengamanan sosial, dll, agar benar-benar ada keadilan,” kata H. Jalal kepada Kedai Pena, Jumat 14 Agustus 2026.
Ia menegaskan, bahwa program pengamanan sosial, seperti subsidi bbm, LPG 3kg, listrik dll, sangat membutuhkan kualitas DTSEN yang bagus. “Data yang valid akan mendukung program pemerintah lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebagai informasi, desil 9 merujuk pada 10 persen kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan tinggi dan desil 10 adalah 10 persen kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa, sedang mempersiapkan implementasi kebijakan ini. Mereka menargetkan pembatasan ini akan berlaku mulai akhir tahun 2026.
“Pembatasan BBM subsidi ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. agar BBM subsidi tepat sasaran,” kata Menteri Bahlil.
Ia mengatakan, masyarakat dengan kelompok kemampuan ekonomi tinggi seharusnya tidak menikmati subsidi yang diberikan pemerintah. Tapi kenyataan selama ini, ada orang-orang dari kelompok ekonomi atas yang menikmati Pertalite.
“Selama ini kita tahu, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masak orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9 dan desil 10 masih dapat BBM subsidi,” kata Menteri ESDM.
Sementara, Menkeu Purbaya mengatakan, salah satu skema yang disiapkan pemerintah adalah larangan terhadap kelompok masyarakat dari desil 9 dan desil 10 untuk membeli BBM subsidi.
“Jadi tadi kami bahas kemungkinan implementasi pembatasan BBM subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kami bisa dikurangi secara bertahap,” ucap Menkeu Purbaya baru baru ini. (Sumber: KedaiPena.com/Lik)
Komentar
0 Komentar